Pelatihan Bantuan Hukum LBH Papua

Bantuan Hukum adalah program pemerintah dalam rangka memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat miskin, terselenggaranya program bantuan hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pemberian bantuan .

Manuver Negara Mengubur Fakta Seputar Kematian Munir

Kamis, 16 Februari 2017 merupakan hari yang teramat kelam bagi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia. Pada hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) yang menyidangkan perkara No. 3/G/KI/2016/PTUN-JKT mengabulkan keberatan dari Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg).

Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi

Penghargaan Bantuan Hukum

Penghargaan Bantuan Hukum Ini Diberikan Oleh Kementrian Hukum Dan HAM, Dalam Hal Ini Diwakilkan Oleh Kanwil Hukum Dan HAM Papua Atas Dedikasi LBH Papua Dalam Memberikan Bantuan Hukum Struktural Kepada Masyarakat Papua.

Press Release LBH Papua

Pada tanggal 10 Desember mendatang akan diperingati Hari HAM Se-Dunia, akan tetapi apa yang terjadi saat ini justru berbanding tebalih dan jauh dari nilai-nilai HAM itu sendiri. Kasus yang terjadi di Nabire beberapa hari yang lalu memperlihatkan betapa masih lemahnya pemenuhan HAM oleh negara sebagai penyelenggara pemerintahan.

Stop Human Right Violations In Papua

Sabtu, 02 Januari 2016

Menuju Gerbang Pemilihan Direktur


Jayapura – LBH Papua akan menghadapi pemilihan Direktur periode 2015 – 2018. Untuk maksud tersebut, LBH-Papua telah mengelar Rapat Pleno yang dihadiri seluruh staf dan karyawan. Tujuan dilakukan rapat pleno, adalah untuk membentuk Panitia Pemilihan Direktur LBH Papua dalam menghadapi proses pemilihan.

Hasil Rapat Pleno memutuskan Hardi, SH terpilih sebagai Ketua Panitia, Henri. M. Okoka, SH sebagai Anggota Panitia, dan Ibu Pdt Dora Balubun sebagai Anggota Panitia (Kemitraan). Bahwa setelah terbentuknya Panitia Pemilihan, selanjutnya panitia mengirimkan semua berkas hasil rapat pleno yang dapat dijadikan bahan untuk di pelajari oleh ketua YLBHI untuk menetapkan SK Panitia.
Selain terbentuknya panitia tetapi juga telah tercapai kesepakatan tentang beberapa bakal Calon Direktur LBH Papua yang dapat mencalonkan diri, dari hasil rapat ada 4 (empat) calon kandidat yaitu 1. Dominggus Frans, SH.,MH., sementara menjabat sebagai Direktur LBH Papua Periode 2012 - 2015, 2. Simon Pattiradjawane, SH., jabatan Wakil Direktur, 3. Elieser Ismail Murafer, SH., sebagai Kepala Operasional, dan Beksi Gaite, SH menjabat sebagai Kepala LBH Pos Merauke. Dalam rapat pleno tersebut direktur LBH Papua menyampaikan maksudnya untuk tidak lagi mencalonkan diri kembali dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi calon-calon yang lebih muda untuk berproses dalam pemilihan direktur, sehingga Calon Direktur LBH Papua peride 2015 – 2018 menjadi 3 (tiga) kandidat yang akan bertarung dalam proses pemilihan.

Harapan seluruh staf dan karyawan LBH Papua, baik dalam proses pemilihan Direktur LBH Papua Periode 2015 – 2018 dapat berjalan demokratis dan menghasilkan pimpinan yang kredibel serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut LBH/YLBHI. Karena pimpinan LBH Papua yang terpilih nanti menentukan perjuangan LBH nantinya dalam membela masyarakat miskin di Papua pada Khususnya dan Indonesia pada umumnya.

ADVOKASI SENGKETA LAHAN MASYARAKAT ADAT NABIRE


Jayapura - LBH Papua memberikan bantuan hukum terkait sengketa yang dihadapi oleh masyarkat adat suku Yerisiam Gua Nabire melawan Gubernur Provinsi Papua terkait penerbitan SK Gubernur Nomor 142 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nabire Baru, penerbitan SK gubernur kepada PT. Nabire Baru sangat merugikan masyarakat adat suku Yerisiam Gua Nabire yang memberikan izin usaha dengan luas areal tanaman yaitu seluas 17.000 Ha.
Disela-sela pertemuan antara Pengacara Publik LBH Papua dengan Kepala Suku Besar Yerisiam Gua (Nabire) di Kantor LBH Papua bahwa terkait lahan seluas 17.000 Ha yang diberikan izin usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Nabire Baru sampai saat ini masyarakat adat belum mendapatkan ganti rugi terkait tanah seluas 17.000 Ha sehingga LBH Papua memutuskan untuk menggugat SK Gubernur di PTUN Jayapura dan akan mengambil langkah hukum untuk menggugat ganti rugi melalui jalur Perdata.