Manuver Negara Mengubur Fakta Seputar Kematian Munir

Sumber Foto : http://www.rappler.com

Rilis Pers:

Membungkam Kebenaran Melalui Putusan Penuh Kejanggalan: Manuver Negara Mengubur Fakta Seputar Kematian Munir

Kamis, 16 Februari 2017 merupakan hari yang teramat kelam bagi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia. Pada hari ini, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) yang menyidangkan perkara No. 3/G/KI/2016/PTUN-JKT mengabulkan keberatan dari Kementerian Sekretariat Negara RI (Kemensetneg).

Dalam salah satu amarnya, Majelis Hakim membatalkan Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik No. 025/IV/KIP-PS-A/2016 yang sebelumnya telah memutuskan bahwa Laporan Hasil Penyelidikan TPF Kasus Meninggalnya Munir termasuk kedalam kategori informasi publik lain yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan oleh karenanya Pemerintah, dalam hal ini Kemensetneg wajib mengumumkan Laporan tersebut kepada masyarakat.

Berkaitan dengan keputusan ini, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyatakan pendapat dengan beberapa alasan:

Pertama terdapat kejanggalan pada proses pemeriksaan permohonan di PTUN, dimana pemeriksaan dilangsungkan secara tertutup, dan para pihak hanya dipanggil untuk mendengarkan pembacaan putusan. Padahal, Pasal 8 ayat (2) Perma No. 2/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan membebankan kewajiban agar pemeriksaan keberatan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Kedua sejatinya drama saling lempar tanggung jawab antar Presiden Jokowi dan Presiden SBY telah berakhir pada tanggal 26 Oktober 2016 silam, dimana Presiden SBY telah menyerahkan salinan Laporan Hasil Penyelidikan TPF Kasus Meninggalnya Munir pada Kemensetneg. Sehingga jika Pemerintah RI mempunyai itikad baik untuk mengungkapkan kebenaran, maka dokumen tersebut sudah dapat diungkapkan kepada publik sejak Kemensetneg menerima salinan Laporan dari SBY, dan tidak mengulur-ulur perkara dengan mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan Majelis Komisioner KIP pada PTUN.

Ketiga alasan bahwa Kemensetneg tidak menyimpan Laporan Hasil Penyelidikan TPF Munir tidaklah dapat dijadikan bahan pertimbangan utk mengabulkan keberatan Kemensetneg. Hal ini dikarenakan Pasal 11 huruf f Peraturan Presiden No. 24/2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara membebankan kewajiban bagi Sekretariat Presiden, yang notabene berada dibawah Kemensetneg untuk memberikan dukungan administrasi arsip dan dokumentasi bagi Presiden.

Sehingga terhadap putusan tersebut, LBH Jakarta bersama dengan KontraS akan mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung guna melawan legalisasi tindakan kriminal negara yang telah dengan sengaja menutupi atau menyembunyikan Laporan TPF Munir.

Sumber : http://www.bantuanhukum.or.id/web/manuver-negara-mengubur-fakta-seputar-kematian-munir/

Read More

Menuju Gerbang Pemilihan Direktur

Jayapura – LBH Papua akan menghadapi pemilihan Direktur periode 2015 – 2018. Untuk maksud tersebut, LBH-Papua telah mengelar Rapat Pleno yang dihadiri seluruh staf dan karyawan. Tujuan dilakukan rapat pleno, adalah untuk membentuk Panitia Pemilihan Direktur LBH Papua dalam menghadapi proses pemilihan.

Hasil Rapat Pleno memutuskan Hardi, SH terpilih sebagai Ketua Panitia, Henri. M. Okoka, SH sebagai Anggota Panitia, dan Ibu Pdt Dora Balubun sebagai Anggota Panitia (Kemitraan). Bahwa setelah terbentuknya Panitia Pemilihan, selanjutnya panitia mengirimkan semua berkas hasil rapat pleno yang dapat dijadikan bahan untuk di pelajari oleh ketua YLBHI untuk menetapkan SK Panitia.

Selain terbentuknya panitia tetapi juga telah tercapai kesepakatan tentang beberapa bakal Calon Direktur LBH Papua yang dapat mencalonkan diri, dari hasil rapat ada 4 (empat) calon kandidat yaitu 1. Dominggus Frans, SH.,MH., sementara menjabat sebagai Direktur LBH Papua Periode 2012 - 2015, 2. Simon Pattiradjawane, SH., jabatan Wakil Direktur, 3. Elieser Ismail Murafer, SH., sebagai Kepala Operasional, dan Beksi Gaite, SH menjabat sebagai Kepala LBH Pos Merauke. Dalam rapat pleno tersebut direktur LBH Papua menyampaikan maksudnya untuk tidak lagi mencalonkan diri kembali dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi calon-calon yang lebih muda untuk berproses dalam pemilihan direktur, sehingga Calon Direktur LBH Papua peride 2015 – 2018 menjadi 3 (tiga) kandidat yang akan bertarung dalam proses pemilihan.

Harapan seluruh staf dan karyawan LBH Papua, baik dalam proses pemilihan Direktur LBH Papua Periode 2015 – 2018 dapat berjalan demokratis dan menghasilkan pimpinan yang kredibel serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut LBH/YLBHI. Karena pimpinan LBH Papua yang terpilih nanti menentukan perjuangan LBH nantinya dalam membela masyarakat miskin di Papua pada Khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Read More

ADVOKASI SENGKETA LAHAN MASYARAKAT ADAT NABIRE

Jayapura - LBH Papua memberikan bantuan hukum terkait sengketa yang dihadapi oleh masyarkat adat suku Yerisiam Gua Nabire melawan Gubernur Provinsi Papua terkait penerbitan SK Gubernur Nomor 142 Tahun 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nabire Baru, penerbitan SK gubernur kepada PT. Nabire Baru sangat merugikan masyarakat adat suku Yerisiam Gua Nabire yang memberikan izin usaha dengan luas areal tanaman yaitu seluas 17.000 Ha.
Disela-sela pertemuan antara Pengacara Publik LBH Papua dengan Kepala Suku Besar Yerisiam Gua (Nabire) di Kantor LBH Papua bahwa terkait lahan seluas 17.000 Ha yang diberikan izin usaha perkebunan kelapa sawit kepada PT. Nabire Baru sampai saat ini masyarakat adat belum mendapatkan ganti rugi terkait tanah seluas 17.000 Ha sehingga LBH Papua memutuskan untuk menggugat SK Gubernur di PTUN Jayapura dan akan mengambil langkah hukum untuk menggugat ganti rugi melalui jalur Perdata.

Read More